POLEMIK ANTARA PAJAK DAN ZAKAT

BAB I PENDAHULUAN

A.           Latar Belakang Masalah

Pajak dan zakat merupakan dua hal yang pada dasarnya memiliki tujuan sama. Namun keduanya menjadi berbeda ketika dikaitkan atas sumber serta dasar pemungutannya. Pajak dan zakat sama-sama berupaya mengambil sebagian harta masyarakat untuk kepentingan  sosial.

Istilah pajak lahir dari konsep Islam. Pajak diberlakukan serta digunakan untuk kepntingan yang telah ditetapkan oleh negara melalui proses demokrasi yang sah. Sedangkan mengenai istilah zakat, tercipta dari konsep agama Islam. Zakat tersebut berlaku untuk kepentingan yang diatur agama Islam.

Perbedaan penerapan antara pajak dan zakat itu menjadi permasalahan publik ketika keduanya juga memiliki kesamaan. Keduanya sama-sama wajib ditunaikan oleh masyarakat. Pelaksanaan pajak dipaksa oleh hukum Negara, sedangkan pelaksanaan dari zakat dipaksa oleh hukum Agama.[1]

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman Agama dengan 75% lebih mayoritas rakyatnya memeluk Agama Islam, sehingga tak heran apabila pemenuhan syariat bagi pemeluk Agama Islam memperoleh banyak kemudahan, salah satu diantaranya ialah mengenai pembayaran zakat.

Namun dibalik kemudahan atas zakat, terjadi semacam kendala mengenai pajak terhadap negara.[2]

BAB II PEMBAHASAN

A.           Tentang Pajak

Pajak merupakan beban yang ditetapkan oleh pemerintah yang dikumpulkan sebagai keharusan atau kewajiban untuk memenuhi anggaran umum negara. Selain itu, pajak juga digunakan untuk memenuhi tujuan-tujuan perekonomian, kemasyarakatan, politik, serta tujuan-tujuan lainnya yang dicanangkan oleh negara.

Pajak ditetapkan oleh pemerintah, yang kadarnya dapat ditambah kapan saja, manakala pemerintah menginginkannya sesuai kepentingan maslahat pribadi dan masyarakat.[3]

Di Indonesia, hukum pajak bersumber dan berdasarkan pada pasal 23 Ayat 2 UUD 1945 bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.

Dalam negara Islam, pajak disebut dengan istilah jizyah yang berarti pajak tanah (upeti), yang mana diatur dalam Q.S. At-Taubah ayat 29[4], sebagai berikut :

(#qè=ÏG»s% * šúïÏ%©!$# Ÿw šcqãZÏB÷sム«!$$Î/ Ÿwur ÏQöqu‹ø9$$Î/ ̍ÅzFy$# Ÿwur tbqãBÌhptä† $tB tP§ym ª!$# ¼ã&è!qß™u‘ur Ÿwur šcqãYƒÏ‰tƒ tûïÏŠ Èd,ysø9$# z`ÏB šúïÏ%©!$# (#qè?ré& |=»tFÅ6ø9$# 4Ó®Lym (#qäÜ÷èムsptƒ÷“Éfø9$# `tã 7‰tƒ öNèdur šcrãÉó»|¹ ÇËÒÈ  

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.” [At-Taubah : 29][5]

B.            Unsur-Unsur Pajak

Istilah pajak menurut pakar ekonomi kontemporer telah mendefinsikan bahwa pajak ialah sebagai kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang dan bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Pajak diadakan untuk dialokasikan supaya mencukupi pangan secara umum dan untuk memenuhi keuangan bagi pemerintah.

Adapun unsur-unsur pajak adalah sebagai berikut :

1.      Pajak adalah pembayaran tunai, artinya bahwa seorang mukallaf membayarnya dengan uang tunai tidak berupa barang.

2.      Pajak adalah kewajiban yang mengikat, artinya bahwa pajak ialah kewajiban yang dipungut dari setiap individual sebagai suatu keharusan.

3.      Pajak merupakan kewajiban pemerintah, sehingga pejabat pemerintah atau lembaga yang berwenang mewajibkan pajak yang kemudian hasilnya dipergunakan untuk kepentingan umum.

4.      Pajak adalah kewajiban yang bersifat final, artinya orang mukallaf tidak berhak untuk menolak atau menuntut sekalipun tidak tercipta suatu kemanfaatan.

5.      Pajak tidak ada imbalannya, artinya tidak ada syarat bagi wajib pajak untuk memperoleh imbalan atau fasilitas kesejahteraan, sehingga tidak ada hubungan antara membayar pajak dengan fasilitas yang diperoleh oleh wajib pajak.

6.      Pajak adalah kewajiban tuntutan politik untuk keuangan negara.[6]

C.           Tentang Zakat

Zakat merupakan hak yang wajib pada harta tertentu, untuk orang-orang tertentu, dikeluarkan pada masa tertentu, untuk mendapatkan keridlaan Allah, membersihkan diri, harta serta masyarakat. Kadar serta ukuran zakat dan tempat penyalurannya telah  ditetapkan secara langsung oleh syari’at serta ditunaikan dengan maksud ibadah (taqarrub) kepada Allah. Zakat  merupakan kewajiban yang sudah ditetapkan dan bersifat kekal selama di bumi ini ada agama Islam dan ada kaum muslimin.[7]

Ketentuan atas zakat diatur dalam Al-Qur’an, salah satunya yaitu pada ayat berikut :

* $yJ¯RÎ) àM»s%y‰¢Á9$# Ïä!#ts)àÿù=Ï9 ÈûüÅ3»|¡yJø9$#ur tû,Î#ÏJ»yèø9$#ur $pköŽn=tæ Ïpxÿ©9xsßJø9$#ur öNåkæ5qè=è% †Îûur É>$s%Ìh9$# tûüÏB̍»tóø9$#ur †Îûur È@‹Î6y™ «!$# Èûøó$#ur È@‹Î6¡¡9$# ( ZpŸÒƒÌsù šÆÏiB «!$# 3 ª!$#ur íOŠÎ=tæ ÒO‹Å6ym   ÇÏÉÈ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang yang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” [At-Taubah : 60][8]

Sesuai ketentuan Islam, mereka yang berhak mendapatkan zakat hanya delapan yaitu :

1.             Fakir, 2.             Miskin, 3.             Amil, 4.             Muallaf,

5.             Hamba Sahaya, 6.             Gharim, 7.             Sabilillah, 8.             Musafir / Ibnu Sabil.[9]

D.           Unsur-Unsur Zakat

Menurut pakar ekonomi Islam zakat ialah sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang kepada masyarakat umum dan individu yang bersifat mengikat, final, dan tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta. Zakat di alokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al Quran, sehingga zakat dilakukan untuk memenuhi tuntutan bagi keuangan Islam.

Adapun unsur-unsur dari zakat adalah sebagai berikut :

1.       Zakat adalah kewajiban yang bersifat material seorang mukallaf muslim membayarkannya baik secara tunai berupa uang maupun barang.

2.       Zakat merupakan kewajiban yang bersifat mengikat, artinya membayar zakat bagi seorang muslim mukalalaf adalah suatu keharusan.

3.       Zakat adalah kewajiban pemerintah, pejabat pemerintah Islam, para imam mewajibkan zakat berdasarkan anggapan bahwa mereka melaksanakan kewajiban ilahiyah sebagai kewajiban.

4.       Zakat merupakan kewajiban final, artinya orang Islam tidak boleh menolak dan tidak ada hak orang islam untuk menentang dan menuntutnya.

5.       Zakat adalah kewajiban yang tidak ada imbalannya, tidak ada syarat untuk memperoleh kemanfaatan atau fasilitas yang seimbang bagi pembayar zakat, dan tidak ada hubungan antara kewajiban zakat dengan imbalan yang seimbang setelah membayar zakat.

6.       Zakat merupakan kewajiban tuntutan politik untuk keuangan Islam. Alokasi zakat adalah untuk golongan delapan penerima zakat, sebagaimana yang telah ditentukan dalam surat At-Taubah : 60.[10]

E.            Persamaan Antara Pajak dan Zakat

Pada dasarnya, pajak memiliki kesamaan dengan zakat dalam unsur-unsur tertentu. Persamaan antara pajak dan zakat tersebut adalah sebagai berikut :

1.             Bersifat wajib dan mengikat atas harta penduduk suatu negeri, apabila melalaikannya terkena sanksi.

2.             Zakat dan pajak harus disetorkan pada lembaga resmi agar tercapai efisiensi penarikan keduanya dan alokasi penyalurannya.

3.             Dalam pemerintahan Islam, zakat dan pajak dikelola oleh negara.

4.             Di antara ketentuan pajak tidak adanya imbalan tertentu bagi para wajib pajak menyerahkan pajaknya selaku anggota masyarakat. Demikian juga dengan zakat, ia wajib memberikan hartanya untuk menolong warga masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan, kelemahan, dan penderitaan hidup.[11]

5.              Dari sisi tujuan ada kesamaan antara keduanya yaitu untuk menyelesaikan problem ekonomi dan mengentaskan kemiskinan yang terdapat di masyarakat.[12]

F.            Perbedaan antara Pajak dan Zakat

Di bawah ini merupakan perbedaan antara pajak dan zakat antara lain :

PERBEDAAN	ZAKAT	PAJAK
Arti Nama	bersih, bertambah dan berkembang ( التَّطْهِيرُ وَالنَّمَاءُ )	Utang, pajak, upeti
Dasar Hukum	Al-Qur`an dan As Sunnah	Undang-undang suatu negara
Nishab dan Tarif	Ditentukan Allah dan bersifat mutlak	Ditentukan oleh negara dan bersifat berubah-ubah sesuai dengan neraca anggaran negara
Sifat	Kewajiban bersifat tetap dan terus menerus	Kewajiban sesuai dengan kebutuhan dan dapat dihapuskan
Subyek	Umat Muslim	Semua warga negara
Obyek Alokasi Penerima	Tetap 8 Golongan	Untuk dana pembangunan dan anggaran rutin
Harta yang Dikenakan	Harta produktif	Semua Harta
Imbalan	Pahala dari Allah dan janji keberkahan harta	Tersedianya barang dan jasa publik
Sanksi	Dari Allah dan pemerintah Islam	Dari Negara
Motivasi Pembayaran	Keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ketaatan dan ketakutan pada negara dan sanksinya	Ada pembayaran pajak dimungkinkan adanya manipulasi besarnya jumlah harta wajib pajak dan hal ini tidak terjadi pada zakat
Perhitungan	Dipercayakan kepada Muzaki dan dapat juga dengan bantuan ‘amil zakat	Selalu menggunakan jasa akuntan pajak[13]

                                            

G.           Hubungan antara Pajak dan Zakat

Pajak dan zakat memang memiliki parbedaan yang cukup senjang. Maka dalam Islam, tidaklah mungkin menggantikan zakat dengan pajak, begitu juga menggantikan pajak dengan zakat.

Agar terjadi keharmonisan dalam pemungutan pajak dan penarikan zakat, maka hal yang mungkin adalah memadukan antara pajak dan zakat. Hal tersebut dilakukan dengan cara memotong jumlah pajak dengnan jumlah zakat yang telah dibayar oleh seseorang. Untuk mereka yang wajib menunaikan zakat dan sekaligus wajib pajak, cara ini mungkin akan dapat diterima karena menurut mereka kewajiban agama telah mereka penuhi bersama dengan kewajiban terhadap negara (Amir Syarifuddin, 1986:27)[14]

Penerapan sistem zakat dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak diatur dalam UU sebagai berikut :

1.      UU No 38 tahun 1999 :  zakat yang telah dibayarkan kepada BAZ atau LAZ akan dikurangkan terhadap laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan.

2.      UU No 17 tahun 2000 : zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan secara resmi oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk Islam atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki kaum muslimin, dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak.[15]

3.      UU Nomor 36 Tahun 2008 : zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.[16]

H.           Pajak dan Zakat dengan Pendapatan Negara

Dalam penerapan sistem zakat yang dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak, memunculkan sebuah permasalahan tentang pendapatan negara dalam hal pajak.

Dibalik perumusan undang-undang diatas, pemerintah menyimpan keraguan dan kerisauan. Karena mereka berpendapat bahwa semakin banyak umat Islam yang membayar zakat, maka penghasilan kena pajak akan semakin berkurang. Hal tersebut mengakibatkan pajak yang dibayarkan juga semakin kecil dan pendapatan negara pun turut menyusut.

Padahal jika dikaji lebih lanjut, dapat dibuktikan bahwa efek zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak adalah positif terhadap pendapatan nasional keseimbangan. Meskipun zakat penghasilan dapat mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak. Tapi kondisi perekonomian secara makro tetap membaik. Bahkan pendapatan nasional keseimbangan dengan variabel zakat lebih tinggi hasilnya dibandingkan pendapatan nasional keseimbangan tanpa variabel zakat.[17]

Keseimbangan pendapatan nasional tersebut dapat dilihat dari segi kesejahteraan rakyatnya yang sedikit-sedikit dapat lebih merata atas adanya zakat yang tersalurkan secara baik dan benar. Namun, kegagalan juga dapat terjadi atas pembudayaan zakat dengan kendala sebagai berikut :

1.             Kurangnya sosialisasi/informasi tentang peraturan perundang-undangan zakat pada umat Islam, para wajib zakat (muzaki), pengurus/pengelola/amil, para mustahik dan aparat/instansi dinas terkait.

2.             Kurangnya pemahaman/kepedulian para pejabat Departemen Agama, tokoh agama (ulama), tokoh masyarakat dan para pakar/cendekiawan muslim tentang perlunya gerakan massal dalam usaha pembudayaan zakat sejak diberlakukannya secara efektif UU No.38 Tahun 1999.

3.             Tidak adanya peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

4.             Kurangnya koordinasi antara Depag dan Depkeu sehingga penghitungan zakat mal berdasarkan hukum agama (Islam) dan penerapannya dalam kaitannya dengan pengurangan pajak sulit dilaksanakan[18]

BAB III PENUTUP

Ø   Kesimpulan

Dari pembahasan yang ada, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1.           Pajak merupakan beban yang ditetapkan oleh pemerintah yang dikumpulkan sebagai keharusan atau kewajiban untuk memenuhi anggaran umum negara. Dan dalam Islam disebut juga dengan Jizyah yang diatur dalam Q.S. At-Taubah ayat 29.

2.           Pajak memiliki unsur-unsur yang telah ditetapkan dan harus diperhatikan dalam pelaksanaannya.

3.           Zakat merupakan hak yang wajib pada harta tertentu, untuk orang-orang tertentu, dikeluarkan pada masa tertentu, untuk mendapatkan keridlaan Allah, membersihkan diri, harta serta masyarakat. Pelaksanaan zakat diatur dalam Al-Qur’an, salah satunya Q. S. At-Taubah ayat 60.

4.           Zakat juga memiliki unsur-unsur tertentu yang harus diperhatikan pula dalam pelaksanaannya.

5.           Zakat dan pajak pada hakekatnya memiliki persamaan yang begitu nyata dan terlihat dengan jelas, terlebih dalam hal tujuannya.

6.           Selain persamaan, zakat dan pajak juga memiliki pebedaan yang bisa dibilang cukup senjang, terutama dalam hal dasar hukum dan objek alokasi penerimanya.

7.           Pajak dan zakat dihubungkan dalam sistem zakat dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak agar dapat berjalan beriringan serta memudahkan umat Islam dalam menjalankan keduanya,

8.           Penerapan sistem zakat yang dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak memang dapat mengurangi pemasukan pajak terhadap negara. Namun pemasukan dari sektor zakat akan meningkat, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang menjadi objek penyaluran zakat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mohammad Daud.1988. Sistem Ekonom Islam - Zakat dan Wakaf. Jakarta : UIP.

Al-Qur’an dan Terjemahannya

Hafidhuddin, Didin. 2002. Zakat dalam perekonomian modern. Jakarta:Gema Insani.

http://almanhaj.or.id/content/1876/slash/0. 30 September.

http://artikelterbaru.com/sosial-politik/religius/hubungan-antara-zakat-dan-pajak-20112168.html. 15 Oktober.

http://masalahpajak.blogspot.com/2007/08/hubungan-antara-zakat-dan-pajak.html. 30 September.

http://pajak-kita.blogspot.com/2009/09/pajak-vs-zakat.html. 30 September

http://rivanliazis.blogspot.com/2008/12/polemik-zakat-dan-pajak.html. 30 Sept.

http://zensudarno.wordpress.com/2007/07/03/beda-pajak-dan-zakat/. 15 Oktober.

Widagdo, Baroto. 2009. Implementasi Ketentuan Pembayaran Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. Surakarta : UMS.

---

[1] September 30, http://pajak-kita.blogspot.com/2009/09/pajak-vs-zakat.html

[2] Baroto Widagdo, Implementasi Ketentuan Pembayaran Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak, (UMS:2009), hlm.2

[3] http://masalahpajak.blogspot.com/2007/08/hubungan-antara-zakat-dan-pajak.html

[4] DR. K. H .Didin Hafidhuddin, M. Sc., Zakat dalam perekonomian modern, (Jakarta:2002), hlm.56

[5] Al-Qur’an dan Terjemahannya, hlm.288

[6] Oktober 15, http://artikelterbaru.com/sosial-politik/religius/hubungan-antara-zakat-dan-pajak-20112168.html

[7] September 30, http://masalahpajak.blogspot.com/2007/08/hubungan-antara-zakat dan-pajak.html

[8] Al-Qur’an dan Terjemahannya, hlm.288

[9] September 30, http://almanhaj.or.id/content/1876/slash/0

[10] Oktober 15, http://artikelterbaru.com/sosial-politik/religius/hubungan-antara-zakat-dan-pajak-20112168.html

[11] Oktober 15,  http://artikelterbaru.com/sosial-politik/religius/hubungan-antara-zakat-dan-pajak-20112168.html

[12] Oktober 15,  http://zensudarno.wordpress.com/2007/07/03/beda-pajak-dan-zakat/

[13] Oktober 15, http://zensudarno.wordpress.com/2007/07/03/beda-pajak-dan-zakat/

[14] Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonom Islam - Zakat dan Wakaf, (Jakarta:1988), hlm.51

[15] September 30, http://rivanliazis.blogspot.com/2008/12/polemik-zakat-dan-pajak.html

[16], September 30, http://pajak-kita.blogspot.com/2009/09/pajak-vs-zakat.html

[17] Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonom Islam - Zakat dan Wakaf, (Jakarta:1988), hlm.51

[18] September 30, http://rivanliazis.blogspot.com/2008/12/polemik-zakat-dan-pajak.html